Strategi Anti Fraud dalam Mengelola Risiko Operasional di Perbankan Sesuai Ketentuan Regulator

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, khususnya Fraud, yang dapat menyebabkan kerugian finansial baik secara langsung maupun tidak langsung bagi nasabah atau Bank, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko Fraud dengan cara menerapkan strategi anti Fraud. Penerapan strategi anti Fraud sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu efektivitas penerapan strategi anti Fraud paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian Fraud. Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan. Kebijakan dan prosedur yang disusun bank dalam rangka penerapan pengendalian anti Fraud perlu mempertimbangkan ukuran (size) bank dan kompleksitas kegiatan usahanya. Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur dapat berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan Fraud.

COURSE OUTLINE

1. Apa bedanya Prosedur dengan SOP, Instruksi kerja, Pedoman Kerja, Protap, Juklak, Juknis, User/Operating Manual, dll?
2. Bagaimana membedakan dan membuat Pedoman dan Panduan?
3. Mengapa prosedur penulisan harus dibuat terlebih dahulu, dan bagaimana membuatnya?
4. Bagaimana membuat Prosedur berbasis Proses?
5. Mengapa SOP Teknis sudah tidak disyaratkan lagi oleh ISO 9000, dan apakah 6 Prosedur Manajemen yang diwajibkan?
6. Bagaimana mengantisipasi Prosedur yang dinamis oleh karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sering bertambah dan berubah?
7. Bagaimana membuat Hirarki Dokumen dari PBI hingga Prosedur dan Instruksi Kerja?
8. Apakah 3 Anatomi SOP yang mendasar (Format, Elemen dan Atribut)?
9. Mengapa SOP tidak boleh dibuat atas dasar ”Write what you do”?
10. Bagaimana merubah fungsi SOP sebagai alat pandu menjadi alat pandu dan alat ukur, alat kendali, alat audit, alat reward and punish?
11. Bagaimana membuat SOP dengan dua macam profil pengguna (Pemula dan Ahli)?
12. Kapan harus menambahkan masa berlaku SOP?
13. Mengapa Flowchart tidak dimulai dengan ”Start” atau ”Mulai”?
14. Bagaimana mengintegrasikan SOP dengan Risk Management, Key Performance Indicator dan Service Level Agreement?
15. Mengapa kebanyakan Penulis hanya menggunakan Format Narration dan Flowchart, dan tidak tahu bahwa Anotated Pictorial atau Video sering kali lebih efektif?
16. Bagaimana mengendalikan SOP dengan Document Control dan Master Lists?
17. Mengapa SOP yang dibuat berbasis Struktur dan Uraian Kerja tidak sehandal apabila dibuat berbasis Process Business Map?
18. Mengapa SOP harus berbatas Waktu (SOP Lifecycle)?
19. Bilamana SOP diberi tanda (Distempel) ”Controlled”, ”Uncontrolled”, ”Archieved” atau ”Obsolete”?
20. Overview
21. Pendekatan dalam Mitigasi Risiko anti fraud
22. Kerangka Kerja Anti-Fraud
23. Proses Mitigasi Fraud
24. Tata Kelola Anti-Fraud
    • Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
    • Kebijakan dan prosedur untuk penerapan pengendalian fraud
    • Struktur organisasi dan pertanggung jawaban
25. Strategi Anti Fraud
    • Pencegahan Fraud
    • Deteksi fraud
    • Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
    • Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut
26. Whistleblowing System (WBS)
27. Teknik-teknik dalam pembuatan sop mitigasi risiko fraud pada bidang operasional