Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Berdasarkan POJK Terbaru (No.55/POJK.03/2016)

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan
di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

COURSE OUTLINE

1. Penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
   pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)
   yang diwujudkan dalam:
   1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
   2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern
   3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
   4. Penerapan manajemen risiko
   5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
   6. Rencana strategis
   7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
2. Jumlah, komposisi, kriteria, independensi Direksi dan Dewan Komisaris
3. Fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
4. Penerapan manajemen risiko
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis bank
7. Aspek transparansi kondisi bank
8. Pelaporan internal dan benturan kepentingan
9. Laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola
10. Penerapan tata kelola pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
11. Sanksi penerapan tata kelola
12. Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan