Legal Implementation of UU PDP: Menyelaraskan Kontrak Vendor, Klausul Nasabah, dan Operasional Bank dengan Hukum Perlindungan Data
Legal Implementation of UU PDP: Menyelaraskan Kontrak Vendor, Klausul Nasabah, dan Operasional Bank dengan Hukum Perlindungan Data
Description
Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola data di industri perbankan. Bank tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan data nasabah, tetapi juga memastikan seluruh proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transfer, dan penghapusan data dilakukan sesuai prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap UU PDP tidak cukup hanya melalui kebijakan internal. Bank perlu melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap kontrak dengan vendor, klausul dan persetujuan nasabah, mekanisme operasional, hingga pengelolaan risiko pihak ketiga. Hal ini menjadi penting karena aktivitas perbankan sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi dalam berbagai layanan digital maupun konvensional.
Objectives
- Memahami prinsip-prinsip utama dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan relevansinya bagi industri perbankan.
- Mengidentifikasi kewajiban hukum bank sebagai pengendali maupun pemroses data pribadi.
- Menelaah dan menyusun klausul perlindungan data dalam perjanjian dengan vendor, mitra, dan pihak ketiga.
- Mengevaluasi kesesuaian klausul persetujuan (consent) dan pemberitahuan privasi kepada nasabah.
- Memastikan operasional bank selaras dengan prinsip keamanan data, lawful processing, dan data subject rights.
- Memahami risiko hukum, sanksi administratif, serta potensi sengketa terkait pelanggaran data pribadi.
- Menyusun langkah implementasi dan mitigasi risiko kepatuhan UU PDP di lingkungan kerja masing-masing.
Course outline
1. Pengantar Hukum Perlindungan Data Pribadi
- Latar belakang dan ruang lingkup UU PDP
- Definisi data pribadi dan data pribadi spesifik
- Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi
- Hak subjek data dan kewajiban pengendali data
2. Dampak UU PDP terhadap Industri Perbankan
- Posisi bank sebagai pengendali data
- Risiko hukum dalam layanan perbankan digital
- Kewajiban kerahasiaan dan keamanan data nasabah
- Hubungan UU PDP dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
3. Penyelarasan Kontrak Vendor dan Pihak Ketiga
- Klausul wajib perlindungan data dalam kontrak
- Data Processing Agreement (DPA)
- Pembagian tanggung jawab pengendali dan prosesor data
- Audit kepatuhan vendor dan mekanisme pelaporan insiden
- Transfer data dan penggunaan cloud service
4. Review Klausul Nasabah dan Consent
- Legal basis pemrosesan data
- Penyusunan privacy notice dan consent clause
- Penggunaan data untuk pemasaran dan profiling
- Retensi dan penghapusan data nasabah
- Penanganan permintaan akses dan pengaduan subjek data
5. Implementasi Operasional dan Tata Kelola Internal
- Peran unit kepatuhan, legal, IT, dan risk management
- Data breach response dan incident handling
- Dokumentasi serta evidence compliance
- Awareness dan budaya perlindungan data
6. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kontrak vendor
- Review formulir dan klausul nasabah
- Simulasi insiden kebocoran data
- Penyusunan action plan kepatuhan UU PDP
Participants
- Divisi Hukum
- Divisi Legal & Compliance
- Divisi Data Privacy & Protection
- Divisi Compliance & AML
- Divisi Vendor Management
- Divisi Procurement
- Divisi Information Technology
- Divisi Cyber Security
- Divisi Operational Risk
- Divisi Governance, Risk & Compliance
- Divisi Digital Banking
- Divisi Enterprise Risk Management
- Divisi Internal Audit
- Divisi Corporate Secretary
- Divisi Customer Experience
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
