Hukum Pengawasan Bank dan Perizinan dalam Sistem Keuangan Nasional

- 17 – 18 Maret 2026 Yogyakarta

Registration

Hukum Pengawasan Bank dan Perizinan dalam Sistem Keuangan Nasional

17 – 18 Maret 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Description

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai rezim hukum pengawasan bank dan mekanisme perizinan dalam sistem keuangan nasional. Peserta akan mempelajari landasan hukum perbankan, struktur kewenangan otoritas pengawas, prinsip prudential regulation, serta dinamika perizinan pendirian, perubahan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin bank. Fokus diberikan pada integrasi antara stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain aspek normatif, pelatihan ini mengupas pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan, tata kelola perizinan, fit and proper test, serta implikasi hukum atas pelanggaran ketentuan perbankan. Peserta akan memahami praktik pengawasan off-site dan on-site, mekanisme sanksi administratif, serta strategi mitigasi risiko hukum bagi manajemen bank. Dengan pendekatan analitis dan studi kasus, pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi strategis dalam memastikan kepatuhan dan keberlanjutan operasional bank.

Objectives

Memahami kerangka hukum pengawasan dan perizinan bank di Indonesia
Menganalisis kewenangan dan koordinasi antar-otoritas pengawas sektor keuangan
Mengidentifikasi tahapan dan persyaratan perizinan bank secara komprehensif
Memahami pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision)
Menilai konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan perbankan
Meningkatkan kapasitas mitigasi risiko hukum dan kepatuhan institusi

Course outline

1. Landasan Hukum Perbankan dan Pengawasan

Prinsip dasar intermediasi dan fungsi bank dalam sistem keuangan
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Penguatan kerangka pengawasan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tujuan pengawasan: stabilitas, integritas, dan perlindungan konsumen
Asas kehati-hatian (prudential principle)

2. Struktur dan Kewenangan Otoritas Pengawas

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan mikroprudensial
Peran Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensial dan stabilitas moneter
Koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
Hubungan pengawasan dengan LPS dalam penjaminan simpanan
Prinsip independensi dan akuntabilitas otoritas

3. Perizinan Pendirian dan Kegiatan Usaha Bank

Tahapan pendirian bank umum dan BPR
Persyaratan modal minimum dan struktur kepemilikan
Dokumen dan persetujuan prinsip serta izin usaha
Penilaian kelayakan model bisnis dan rencana kerja
Perubahan kegiatan usaha, pembukaan kantor cabang, merger, akuisisi

4. Fit and Proper Test dan Tata Kelola

Uji kemampuan dan kepatutan bagi direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali
Aspek integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan
Konsekuensi hukum atas ketidaklulusan
Kewajiban penerapan Good Corporate Governance
Tanggung jawab fiduciary duty manajemen

5. Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)