Proses Kepailitan dan PKPU dalam Perspektif Perbankan

- 26 – 27 Maret 2026 Surabaya

Registration

Proses Kepailitan dan PKPU dalam Perspektif Perbankan

26 – 27 Maret 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Description

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perspektif perbankan, baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Peserta akan mempelajari konstruksi hukum kepailitan, syarat formil dan materiil permohonan pailit/PKPU, kedudukan hukum bank sebagai kreditur separatis, preferen, maupun konkuren, serta implikasi terhadap perjanjian kredit dan jaminan kebendaan.

Pelatihan ini juga membahas strategi hukum dan mitigasi risiko kredit bermasalah melalui optimalisasi hak eksekutorial, restrukturisasi, serta teknik negosiasi dalam proses PKPU. Pendekatan normatif dan studi kasus akan memperkuat kemampuan peserta dalam menganalisis putusan pengadilan niaga, merancang langkah taktis, dan melindungi kepentingan bank dalam kerangka hukum yang berlaku.

Objectives

Memahami dasar hukum kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia
Menganalisis syarat dan tahapan proses pailit serta PKPU
Mengidentifikasi kedudukan hukum bank sebagai kreditur dalam proses kepailitan
Memahami hak eksekutorial atas jaminan kebendaan
Menyusun strategi hukum dalam menghadapi debitur pailit atau PKPU
Meningkatkan mitigasi risiko kredit melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi

Course outline

1. Kerangka Hukum Kepailitan dan PKPU

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Asas paritas creditorum dan pari passu prorata parte
Syarat adanya dua kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Kewenangan Pengadilan Niaga
Perbedaan konseptual antara pailit dan PKPU

2. Proses Permohonan dan Putusan Pailit

Pihak yang berhak mengajukan permohonan (kreditur, debitur, otoritas tertentu)
Tahapan persidangan di Pengadilan Niaga
Putusan pailit dan akibat hukumnya (sita umum atas harta debitur)
Pengangkatan kurator dan hakim pengawas
Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali

3. Proses PKPU dan Restrukturisasi Utang

Tujuan PKPU sebagai mekanisme restrukturisasi
PKPU sementara dan PKPU tetap
Penyusunan dan pemungutan suara rencana perdamaian (composition plan)
Homologasi oleh pengadilan
Akibat hukum jika perdamaian ditolak atau dibatalkan

4. Kedudukan Bank sebagai Kreditur

Kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek)
Hak eksekusi jaminan dalam masa stay period
Kreditur preferen dan konkuren
Kedudukan tagihan bunga dan denda
Hak voting bank dalam rapat kreditur

5. Eksekusi Jaminan Kebendaan

Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial hak tanggungan
Parate executie dan penjualan di bawah tangan
Penangguhan eksekusi dalam PKPU
Sengketa kepemilikan dan verifikasi piutang
Strategi optimalisasi recovery asset

6. Dampak Kepailitan terhadap Perjanjian Kredit

Klausula acceleration dan cross default
Pengakhiran perjanjian secara hukum
Set-off dan kompensasi
Penanganan agunan tambahan (personal guarantee dan corporate guarantee)
Analisis risiko hukum atas kredit sindikasi

7. Perbankan sebagai Debitur Pailit

Ketentuan khusus permohonan pailit terhadap bank
Kewenangan otoritas dalam pengajuan pailit bank
Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Peran LPS dalam resolusi bank gagal
Perlindungan dana nasabah dan stabilitas sistem keuangan

8. Strategi Hukum dan Mitigasi Risiko bagi Bank