Strategi Kepatuhan Hukum untuk Kantor Cabang
Strategi Kepatuhan Hukum untuk Kantor Cabang
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi kepatuhan hukum yang efektif bagi operasional kantor cabang bank dengan dasar hukum terbaru, khususnya Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menjadi payung utama regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia saat ini. Peserta akan mempelajari prinsip‑prinsip kepatuhan hukum, regulasi OJK, Bank Indonesia, dan ketentuan hukum lain yang relevan untuk memastikan kegiatan cabang bank berjalan sesuai aturan yang berlaku. UU ini mengatur struktur pengawasan, tata kelola, dan kewenangan regulator dalam sektor keuangan, termasuk perbankan, sehingga menjadi acuan utama dalam strategi kepatuhan di kantor cabang.
Pelatihan juga membekali peserta dengan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum dalam aktivitas cabang seperti layanan nasabah, transaksi keuangan, serta penerapan teknis kepatuhan harian. Melalui studi kasus, diskusi strategi mitigasi, serta simulasi praktik, peserta akan mampu merancang strategi kepatuhan yang sistematis, efektif, serta sesuai dengan tuntutan regulasi terkini di perbankan Indonesia.
Objectives
- Memahami ruang lingkup UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Menguasai prinsip‑prinsip kepatuhan hukum di tingkat kantor cabang
- Mampu mengidentifikasi risiko hukum dalam operasional cabang bank
- Menguasai strategi mitigasi risiko hukum dan pencegahan pelanggaran
- Mampu menyusun struktur prosedur internal cabang yang patuh terhadap hukum
- Meningkatkan koordinasi antara staff cabang dengan unit Legal dan Compliance
- Mengaplikasikan strategi kepatuhan hukum dalam praktik layanan nasabah
Course outline
1. Dasar Hukum dan Regulasi untuk Cabang Bank
- UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai payung hukum utama
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- POJK, SE OJK, dan peraturan Bank Indonesia yang relevan untuk operasional kantor cabang
2. Prinsip Kepatuhan Hukum di Kantor Cabang
- Tanggung jawab kantor cabang terhadap manajemen kepatuhan hukum
- Peran kepatuhan hukum dalam layanan nasabah dan operasional harian
- Hubungan fungsi Legal, Compliance, dan Risk dalam kepatuhan cabang
3. Identifikasi Risiko Hukum dalam Aktivitas Cabang
- Risiko hukum dalam pembukaan rekening, pengajuan kredit, dan transaksi kas
- Risiko hukum pada produk digital banking dan layanan elektronik
- Risiko hukum data nasabah dan privasi sesuai UU PDP (sebagai pelengkap)
4. Strategi Mitigasi dan Pencegahan Pelanggaran Hukum
- Teknik mitigasi risiko sebelum terjadi pelanggaran
- Komunikasi efektif antara cabang, pusat, dan unit Legal/Compliance
- Penanganan awal sengketa ringan di cabang
5. Implementasi Kepatuhan dalam Layanan Nasabah
- Standar prosedur pembukaan rekening sesuai regulasi OJK/BI
- Pelaksanaan KYC (Know Your Customer) dan verifikasi dokumen
- Pemahaman hak dan kewajiban nasabah dalam layanan perbankan
6. Pengawasan Internal dan Pelaporan Kepatuhan Cabang
- Prosedur pengawasan internal rutin untuk cabang
- Dokumentasi temuan kepatuhan dan pencegahan risiko hukum
- Penyusunan laporan kepatuhan cabang untuk manajemen pusat
7. Studi Kasus dan Simulasi Praktik
- Analisis kasus pelanggaran hukum cabang bank
- Simulasi pengelolaan risiko hukum harian
- Latihan mitigasi risiko hukum dan langkah pencegahan
- Diskusi best practice strategi kepatuhan hukum untuk cabang
Participants
- Compliance & APUPPT
- Corporate Secretary & Humas
- Risk Management
- Audit Internal
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
