Update Regulasi & Fatwa DSN-MUI 2026 untuk Perbankan Syariah

Scheduled 30 – 31 Maret 2026 Yogyakarta

Registration

Update Regulasi & Fatwa DSN-MUI 2026 untuk Perbankan Syariah

30 – 31 Maret 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Description

Regulasi dan fatwa merupakan pillars utama yang menjamin operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah (kepatuhan syariah). Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa sebagai rujukan syariah yang baku, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lain menerbitkan regulasi untuk mengatur implementasi di industri keuangan.

Tahun 2026 menjadi momen penting karena sejumlah fatwa baru DSN-MUI telah disepakati untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk dan kegiatan industri, termasuk isu-isu kontemporer seperti usaha bulion syariah dan sinergi tata kelola keuangan syariah antar lembaga. Fatwa dan regulasi ini tidak hanya menjadi pedoman operasional perbankan, tetapi juga landasan untuk inovasi produk yang tetap patuh syariah dan berkelanjutan.

Objectives

Memahami update fatwa DSN-MUI terbaruyang relevan dengan perbankan syariah.
Mengidentifikasi perubahan regulasi yang berdampak pada operasional dan produk bank syariah.
Menghubungkan fatwa syariah dengan regulasi formal, termasuk integrasi dengan framework hukum nasional.
Memberikan panduan implementasi bagi profesional perbankan syariah agar sesuai prinsip syariah dan aturan regulator

Course outline

a. Kerangka Hukum & Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Peran DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah yang menjadi rujukan hukum materiil dalam operasional keuangan syariah.
Peran OJK sebagai regulator perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan peraturan OJK dan lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Fatwa DSN-MUI Terbaru yang Relevan untuk Perbankan Syariah 2025–2026

Berikut adalah beberapa fatwa penting yang menjadi rujukan praktik perbankan syariah:

1. Fatwa No. 161/DSN-MUI/VII/2025 — Syirkah Milk Mutanaqishah
→ Merupakan pedoman akad syirkah kepemilikan menurun yang biasa digunakan dalam pembiayaan rumah dan aset.

2. Fatwa No. 162/DSN-MUI/VII/2025 — Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Emas
→ Menetapkan prinsip sharia compliance untuk instrumen syariah berbasis emas.

3. Fatwa No. 164/DSN-MUI/VII/2025 — Manfaat Pensiun Berkala
→ Memberikan pedoman syariah untuk manfaat pensiun iuran pasti, penting bagi layanan perbankan yang memiliki produk pensiun syariah.

4. Fatwa No. 165/DSN-MUI/VII/2025 — Program Restrukturisasi Perbankan Syariah (PRP)
→ Pedoman tata kelola restrukturisasi bank syariah saat krisis keuangan (termasuk peran LPS).

5. Fatwa Nomor 166/2026 — Kegiatan Usaha Bulion Syariah
→ Fatwa baru yang mengatur kegiatan usaha bulion (simpan, penitipan, perdagangan, pembiayaan emas) berdasarkan prinsip syariah, sebagai respons terhadap dinamika produk syariah di pasar.

c. Integrasi Fatwa dengan Regulasi Resmi

Harmonisasi Fatwa & Regulasi: Sinergi antara DSN-MUI dan OJK memperkuat sharia governance sehingga fatwa dapat diimplementasikan dalam peraturan OJK dan BI.
Pendekatan Regulasi Digital: Fatwa juga mulai memberi arah terhadap produk digital (mis. perbankan digital) sehingga regulasi OJK selaras dengan tuntunan syariah dalam ekonomi digital.
Sinergi LPS & Fatwa untuk Stabilitas Keuangan Syariah: Fatwa menjadi rujukan dalam penjaminan simpanan syariah dan aspek tata kelola saat restrukturisasi.

d. Implikasi Fatwa & Regulasi Terhadap Perbankan Syariah

1. Produk & Layanan

Penyusunan produk baru harus merujuk fatwa DSN-MUI sebelum masuk ke proses regulasi OJK.

2. Kepatuhan Syariah & Audit Internal

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memastikan produk dan proses operasional sesuai fatwa dan aturan regulator.

3. Kolaborasi Antar Lembaga

Sinergi antara DSN-MUI, OJK, BI, LPS, dan industri menjadi kunci pengembangan ekosistem syariah yang kuat.

e. Tantangan & Tren 2026

Adaptasi Fatwa terhadap Inovasi Teknologi: kebutuhan fatwa yang cepat menjawab inovasi financial tech syariah.
Harmonisasi Internasional: menjaga konsistensi fatwa nasional dengan standar global keuangan syariah.
Capacity Building DPS & Regulator: peningkatan kompetensi pemangku kepentingan untuk memahami kombinasi regulasi dan fatwa.