Public Affairs & Government Relations: Navigasi Kebijakan dan Advokasi Industri Perbankan
Public Affairs & Government Relations: Navigasi Kebijakan dan Advokasi Industri Perbankan
Description
Industri perbankan beroperasi dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi, dan dinamika politik nasional maupun global. Keputusan pemerintah, legislasi baru, atau perubahan peraturan sektor keuangan dapat berdampak signifikan terhadap strategi bisnis, operasional, dan kepatuhan bank. Dalam konteks ini, Public Affairs & Government Relations (PA & GR) menjadi fungsi strategis untuk memastikan bahwa bank dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan, menyampaikan aspirasi industri, dan membangun hubungan konstruktif dengan pembuat kebijakan, regulator, dan stakeholder pemerintah lainnya.
Bank tidak hanya menghadapi tantangan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga peluang untuk memengaruhi kebijakan yang menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan kompetitif. Fungsi PA & GR yang efektif memerlukan kemampuan analisis regulasi, advokasi berbasis data, koordinasi lintas fungsi internal, serta pemahaman politik dan ekonomi yang mendalam. Kesalahan strategi komunikasi dengan pemerintah dapat menimbulkan risiko reputasi, sanksi regulator, atau bahkan pembatasan operasional.
Objectives
- Memahami Lanskap Regulasi dan Kebijakan Publik di Sektor Perbankan
- Meningkatkan Kompetensi Advokasi dan Lobbying yang Etis
- Membangun Hubungan Strategis dengan Pemerintah dan Regulator
- Mengelola Risiko Politik dan Reputasi
- Mengintegrasikan Fungsi PA & GR dengan Tata Kelola Internal Bank
- Meningkatkan Kemampuan Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Course outline
1. Konsep dan Fungsi Public Affairs & Government Relations
- Peran PA & GR dalam industri perbankan
- Perbedaan antara government relations, regulatory affairs, dan corporate communications
- Strategi proaktif vs reaktif dalam interaksi dengan pemerintah
2. Lanskap Kebijakan dan Regulasi Perbankan
- Struktur regulasi sektor keuangan di Indonesia
- Peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian terkait
- Proses pembentukan regulasi dan legislasi yang berdampak pada industri
3. Strategi Advokasi dan Lobbying Etis
- Teknik pengumpulan data dan evidence-based policy advocacy
- Penyusunan policy brief, position paper, dan rekomendasi resmi
- Pendekatan kolaboratif dengan asosiasi industri
- Etika dan batasan hukum dalam advokasi
4. Manajemen Hubungan Pemerintah
- Membangun jaringan dengan regulator, legislatif, dan kementerian terkait
- Strategi komunikasi yang efektif dan kredibel
- Teknik engagement: pertemuan formal, hearing, konsultasi publik
- Pengelolaan konflik kepentingan dan sensitivitas politik
5. Analisis Dampak Kebijakan dan Risiko Reputasi
- Identifikasi isu politik dan regulasi yang berpotensi memengaruhi bisnis
- Penilaian dampak operasional dan reputasi
- Strategi mitigasi risiko regulasi dan risiko politik
- Case study: dampak regulasi baru terhadap bank
6. Integrasi Internal dan Koordinasi Lintas Fungsi
- Kolaborasi antara PA & GR, legal, compliance, dan risk management
- Penyusunan internal advocacy roadmap
- Monitoring pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan
7. Workshop & Simulasi
- Simulasi penyusunan policy brief untuk regulator
- Role play pertemuan dengan pembuat kebijakan
- Analisis kasus nyata kebijakan yang berdampak pada bank
- Diskusi strategi advokasi untuk isu regulasi terkini
Participants
- Divisi Public Affairs / Hubungan Masyarakat
- Divisi Government Relations / Hubungan Pemerintah
- Divisi Hukum / Legal
- Divisi Manajemen / Leadership
- Divisi Kepatuhan / Compliance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
