Navigating Open Banking Legal Risks: Aspek Hukum Kerjasama API dan Mitigasi Risiko Tanggung Renteng dengan Pihak Ketiga

Perkembangan ekosistem keuangan digital mendorong lahirnya konsep open banking, yaitu model kolaborasi antara bank dan pihak ketiga melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Model ini memungkinkan integrasi layanan keuangan secara lebih cepat, inovatif, dan berbasis pengalaman pengguna yang lebih baik. Namun, di balik peluang tersebut, muncul pula kompleksitas risiko hukum yang signifikan, terutama terkait pertukaran data, otorisasi akses, dan tanggung jawab antar pihak.

Dalam skema open banking, hubungan hukum tidak lagi bersifat bilateral antara bank dan nasabah, tetapi berkembang menjadi ekosistem multipihak yang melibatkan fintech, penyedia teknologi, agregator data, dan pihak ketiga lainnya. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam penentuan batas tanggung jawab hukum, termasuk potensi joint liability atau tanggung renteng apabila terjadi pelanggaran, kebocoran data, atau kegagalan sistem.

Regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta ketentuan dari otoritas sektor keuangan menekankan pentingnya pengendalian data, persetujuan yang sah, dan pembatasan akses dalam setiap kerja sama pemanfaatan data. Di sisi lain, aspek kontraktual dalam kerja sama API menjadi sangat krusial untuk memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk mekanisme mitigasi risiko hukum dan operasional.