Strategi Kepatuhan Berbasis UU No. 8 Tahun 2010 dan POJK: Mengelola Risiko Hukum di Perbankan
Strategi Kepatuhan Berbasis UU No. 8 Tahun 2010 dan POJK: Mengelola Risiko Hukum di Perbankan
Description
Dalam era meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan perkembangan teknologi digital, risiko tindak pidana seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi tantangan serius bagi industri perbankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum utama dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik pencucian uang.
Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai ketentuan turunan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor perbankan.
Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan layanan keuangan. Oleh karena itu, penerapan strategi kepatuhan yang efektif tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga kebutuhan bisnis untuk menjaga reputasi, kepercayaan nasabah, dan keberlangsungan usaha. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan praktis dalam mengelola risiko hukum melalui implementasi ketentuan APU-PPT secara optimal dalam operasional perbankan.
Objectives
- Memahami substansi dan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Menjelaskan kewajiban bank dalam penerapan program APU-PPT sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- Mengidentifikasi dan menganalisis risiko hukum terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam kepatuhan.
- Menyusun strategi kepatuhan yang efektif untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi.
- Meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan transaksi keuangan mencurigakan.
Course outline
1. Kerangka Regulasi APU-PPT di Indonesia
- Latar belakang dan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peran regulator dan lembaga terkait (OJK, PPATK, BI)
- Hubungan antara UU dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
2. Konsep Dasar Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Tahapan pencucian uang (placement, layering, integration)
- Modus operandi yang umum di sektor perbankan
- Indikator transaksi keuangan mencurigakan
3. Penerapan Program APU-PPT di Bank
- Kebijakan dan prosedur internal
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Beneficial ownership
- Pemantauan transaksi dan pelaporan
4. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)
- Identifikasi dan penilaian risiko
- Pengelompokan risiko nasabah dan produk
- Mitigasi risiko dan pengendalian internal
5. Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Hukum
- Integrasi kepatuhan dalam proses bisnis
- Peran fungsi kepatuhan dan audit internal
- Penguatan budaya kepatuhan (compliance culture)
- Penggunaan teknologi dalam monitoring (RegTech)
6. Pelaporan dan Koordinasi dengan Regulator
- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- Koordinasi dengan PPATK dan OJK
7. Sanksi dan Konsekuensi Hukum
- Sanksi administratif dan pidana
- Risiko reputasi dan operasional
- Studi kasus pelanggaran di sektor perbankan
8. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus nyata pencucian uang
- Simulasi identifikasi transaksi mencurigakan
- Penyusunan strategi mitigasi risiko
Participants
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Legal
- Divisi Risk Management
- Divisi Audit Internal
- Divisi Banking
- Divisi Finance
- Divisi Accounting & Tax
- Divisi Corporate Secretary & Humas
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
