Kerangka Hukum Perbankan Indonesia: Integrasi UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, UU OJK, dan POJK Terkini
Kerangka Hukum Perbankan Indonesia: Integrasi UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, UU OJK, dan POJK Terkini
Description
Sistem perbankan Indonesia merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang berperan menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Untuk mendukung stabilitas tersebut, diperlukan kerangka hukum yang kuat, terintegrasi, dan saling melengkapi antara berbagai regulasi di sektor jasa keuangan.
Salah satu pilar penting dalam stabilitas sistem perbankan adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur fungsi penjaminan simpanan nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Di sisi lain, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam implementasinya, ketentuan tersebut diperkuat oleh berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang terus diperbarui sesuai perkembangan industri perbankan, termasuk aspek manajemen risiko, tata kelola, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.
Objectives
- Memahami struktur dan prinsip dasar kerangka hukum perbankan di Indonesia.
- Menjelaskan peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.
- Memahami fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Mengidentifikasi peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem keuangan nasional.
- Mengimplementasikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam kegiatan operasional bank.
- Memahami keterkaitan antar-regulasi dalam menjaga stabilitas, kepatuhan, dan perlindungan nasabah.
Course outline
1. Struktur Kerangka Hukum Perbankan Indonesia
- Sistem hukum sektor jasa keuangan
- Hierarki regulasi perbankan
- Keterkaitan UU sektoral dan regulasi turunan
2. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan
- Penjaminan simpanan nasabah
- Resolusi bank bermasalah
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan
- Kewenangan pengawasan perbankan
4. Peraturan OJK (POJK) Terkini
- Jenis dan ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
- Regulasi terkait manajemen risiko
- Tata kelola perusahaan (GCG)
- Perlindungan konsumen dan transparansi
- Digital banking dan inovasi keuangan
5. Integrasi Regulasi dalam Sistem Perbankan
- Sinergi UU LPS, UU OJK, dan POJK
- Pembagian peran regulator dan lembaga penjamin
- Koordinasi pengawasan dan stabilitas sistem keuangan
6. Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Risiko operasional, hukum, dan reputasi
- Fungsi kepatuhan (compliance function)
- Sistem pengendalian internal
7. Implementasi dalam Operasional Perbankan
- Penerapan regulasi dalam proses bisnis bank
- Pengelolaan dana dan perlindungan simpanan
- Kepatuhan terhadap ketentuan pengawasan
8. Studi Kasus dan Best Practice
- Kasus resolusi bank dan peran LPS
- Pelanggaran kepatuhan dan dampaknya
- Praktik terbaik implementasi regulasi terintegrasi
Participants
- Divisi Legal
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Risk Management
- Divisi Audit Internal
- Divisi Banking
- Divisi Corporate Secretary & Humas
- Divisi Finance
- Divisi Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
