Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank atas Kebocoran Data Nasabah di Era Keamanan Siber

Transformasi digital di sektor perbankan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan keuangan. Perbankan modern kini mengandalkan internet banking, mobile banking, big data analytics, hingga integrasi dengan ekosistem fintech untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul risiko baru berupa ancaman keamanan siber yang semakin kompleks, seperti peretasan (hacking), phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data akibat kelemahan sistem maupun kelalaian internal.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi nasabah bukan hanya persoalan teknis keamanan sistem, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada bank sebagai lembaga kepercayaan (fiduciary institution). Bank menghimpun dan mengelola data sensitif seperti identitas pribadi, nomor rekening, histori transaksi, hingga data biometrik. Kebocoran data nasabah tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga kerugian immaterial berupa pelanggaran privasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Secara normatif, tanggung jawab bank atas kerahasiaan data nasabah telah lama diatur dalam berbagai regulasi, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan kewajiban menjaga rahasia bank. Seiring perkembangan teknologi, kerangka hukum tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menempatkan bank sebagai Pengendali Data Pribadi dengan kewajiban memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Selain itu, pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengaturan sistem elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia semakin memperjelas standar kepatuhan yang harus dipenuhi oleh bank.