Audit Kepatuhan Iklan Digital & Pengawasan Mitra Influencer - POJK 22/2023 (Perlindungan Konsumen & Masyarakat)

Perkembangan digitalisasi dalam industri jasa keuangan telah mendorong perubahan signifikan dalam strategi pemasaran produk dan layanan keuangan, termasuk melalui media sosial, platform digital, dan kolaborasi dengan influencer atau Key Opinion Leader (KOL). Di sisi lain, model pemasaran ini memiliki potensi risiko terhadap perlindungan konsumen apabila informasi yang disampaikan tidak transparan, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan regulator.

Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai penguatan kerangka regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Regulasi ini menekankan pentingnya pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), termasuk dalam proses perancangan produk, penyampaian informasi, pemasaran, dan hubungan dengan konsumen.

Dalam konteks pemasaran digital, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh bentuk iklan, promosi, maupun endorsement oleh pihak ketiga (agen pemasaran atau influencer) dilakukan secara jujur, transparan, tidak menyesatkan, serta memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif dari OJK, termasuk denda dan peringatan tertulis terkait penyediaan informasi dalam iklan dan praktik pemasaran produk keuangan.