Penyusunan dan kaji ulang Kebijakan Perkreditan Bank - KPB yang relevan dengan karakteristik bisnis daerah - Layanan Kami

Penyusunan dan kaji ulang Kebijakan Perkreditan Bank - KPB yang relevan dengan karakteristik bisnis daerah

Scheduled 1 - 2 September 2026 Jakarta

Registration

Penyusunan dan kaji ulang Kebijakan Perkreditan Bank - KPB yang relevan dengan karakteristik bisnis daerah

1 - 2 September 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Description

Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) merupakan salah satu landasan penting dalam memastikan kegiatan perkreditan berjalan secara terarah, prudent, konsisten, dan sesuai dengan tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh bank. Bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), penyusunan KPB memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena harus mampu mengakomodasi kondisi dan potensi ekonomi daerah sekaligus mempertimbangkan karakteristik nasabah, sektor unggulan, struktur perekonomian, serta dinamika pembangunan daerah.

KPB yang efektif tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target pertumbuhan kredit, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam penerapan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, tata kelola perkreditan, serta pengendalian kualitas aset. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam ketentuan yang mampu memberikan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi potensial daerah tanpa mengabaikan risiko konsentrasi, kualitas debitur, kemampuan membayar, dan kapasitas permodalan bank.

Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan sektor unggulan daerah, perubahan regulasi, dinamika persaingan, perkembangan digitalisasi, serta perubahan profil risiko debitur menyebabkan KPB perlu dikaji dan diperbarui secara berkala. Kaji ulang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dengan strategi bisnis bank dan mampu merespons perubahan lingkungan usaha.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta dalam menyusun, mengevaluasi, dan melakukan kaji ulang KPB yang selaras dengan karakteristik bisnis BPD dan kondisi ekonomi daerah. Peserta akan diarahkan untuk memahami keterkaitan antara KPB, strategi bisnis, risk appetite, manajemen risiko, dan karakteristik sektor ekonomi daerah sehingga kebijakan perkreditan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan

Objectives

Memahami konsep, prinsip, dan tujuan penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
Memahami keterkaitan KPB dengan strategi bisnis, risk appetite, tata kelola, dan manajemen risiko BPD.
Mengidentifikasi karakteristik ekonomi dan bisnis daerah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan KPB.
Menganalisis sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan perkreditan.
Menyusun KPB yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas risiko BPD.
Menetapkan prinsip dan arah kebijakan penyaluran kredit berdasarkan segmen, sektor, wilayah, dan jenis usaha.
Mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko ke dalam kebijakan perkreditan.
Mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan dalam KPB yang telah berjalan.
Melakukan kaji ulang KPB berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, regulasi, strategi bisnis, dan profil risiko bank.
Menyusun rekomendasi penyempurnaan KPB agar lebih relevan, implementatif, dan mendukung pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Course outline

A. Konsep dan Prinsip Dasar Kebijakan Perkreditan Bank

Pengertian, tujuan, dan fungsi KPB.
Prinsip kehati-hatian dalam kebijakan perkreditan.
Kedudukan KPB dalam kerangka manajemen risiko bank.
Hubungan KPB dengan strategi bisnis dan risk appetite.
Prinsip tata kelola dalam penyusunan dan pelaksanaan KPB.
Keterkaitan KPB dengan proses pemberian, pemantauan, dan penyelesaian kredit.

B. Karakteristik Bisnis dan Ekonomi Daerah

Karakteristik BPD dan perannya dalam perekonomian daerah.
Identifikasi potensi dan struktur ekonomi daerah.
Pemetaan sektor unggulan dan sektor potensial.
Karakteristik UMKM dan pelaku usaha lokal.
Karakteristik kredit kepada pemerintah daerah dan/atau entitas terkait.
Pengaruh siklus ekonomi daerah terhadap kualitas kredit.
Identifikasi sektor ekonomi yang memiliki prospek dan risiko tinggi.
Pemanfaatan data ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan kredit.

C. Penyusunan KPB Berbasis Karakteristik Daerah

Menentukan arah dan sasaran kebijakan perkreditan.
Menyesuaikan kebijakan kredit dengan strategi bisnis BPD.
Penetapan target dan prioritas penyaluran kredit.
Kebijakan berdasarkan sektor ekonomi dan subsektor.
Kebijakan berdasarkan segmen debitur.
Kebijakan berdasarkan wilayah kerja.
Kebijakan terhadap sektor unggulan dan sektor strategis daerah.
Kebijakan pengembangan kredit produktif dan UMKM.
Penetapan kriteria sektor/debitur yang dapat diterima dan dibatasi.
Pengaturan konsentrasi dan diversifikasi portofolio kredit.

D. Integrasi Manajemen Risiko dalam KPB

Identifikasi risiko dalam kebijakan perkreditan.
Risk appetite dan risk tolerance dalam penyaluran kredit.
Pengelolaan risiko kredit dan risiko konsentrasi.
Penetapan limit dan kewenangan perkreditan.
Prinsip credit underwriting.
Kebijakan penilaian kemampuan membayar debitur.
Kebijakan agunan dan mitigasi risiko.
Kebijakan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.
Early warning system dalam kebijakan perkreditan.
Penguatan pengendalian internal dalam proses kredit.

E. Kaji Ulang dan Evaluasi KPB

Tujuan dan prinsip kaji ulang KPB.
Frekuensi dan trigger kaji ulang kebijakan.
Evaluasi kesesuaian KPB dengan strategi bisnis.
Evaluasi kesesuaian dengan kondisi ekonomi daerah.
Evaluasi efektivitas kebijakan terhadap kualitas portofolio kredit.
Analisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
Identifikasi kebijakan yang sudah tidak relevan.
Evaluasi dampak perubahan regulasi terhadap KPB.
Evaluasi berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, dan temuan manajemen risiko.
Penyusunan rekomendasi perubahan dan penyempurnaan KPB.

F. Penyelarasan KPB dengan Dinamika Bisnis BPD

Penyesuaian kebijakan terhadap perubahan struktur ekonomi daerah.
Respons kebijakan terhadap perkembangan sektor unggulan baru.
Pengembangan kebijakan untuk mendukung inklusi dan produktivitas ekonomi daerah.
Penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi kredit.
Antisipasi perubahan suku bunga dan kondisi makroekonomi.
Pengelolaan pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.
Menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi dan prinsip kehati-hatian