Implementasi POJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS
Implementasi POJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Fokus pelatihan mencakup penguatan kerangka tata kelola syariah, peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, serta pelaksanaan kaji ulang ekstern syariah dalam mendukung integritas dan keberlanjutan industri perbankan syariah. POJK ini diterbitkan sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 dan menjadi penguatan framework governance syariah nasional.
Selain membahas aspek regulasi, pelatihan juga menitikberatkan pada implementasi praktis tata kelola syariah dalam aktivitas operasional BUS dan UUS. Peserta akan mempelajari strategi penguatan pengawasan syariah, mekanisme penanganan ketidakpatuhan prinsip syariah, penyusunan laporan tata kelola syariah, hingga integrasi tata kelola umum dan tata kelola syariah sesuai ketentuan OJK dan standar internasional seperti IFSB serta PUGESI. Dengan pendekatan strategis dan operasional, pelatihan ini membantu peserta meningkatkan kualitas governance, kepatuhan, dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.
Objectives
- Memahami ketentuan dan substansi utama POJK Nomor 2 Tahun 2024 mengenai penerapan tata kelola syariah pada BUS dan UUS beserta keterkaitannya dengan POJK tata kelola umum dan UU P2SK.
- Meningkatkan pemahaman mengenai struktur, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah secara efektif dan independen.
- Mampu mengimplementasikan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern syariah secara terintegrasi dalam operasional bank.
- Memahami mekanisme identifikasi, pelaporan, dan tindak lanjut ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah guna meminimalkan risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan.
- Menguasai strategi penyusunan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi tata kelola syariah yang selaras dengan ketentuan regulator dan standar internasional.
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan pelaksanaan tata kelola syariah serta penguatan koordinasi antara DPS, Direksi, Komisaris, dan unit kerja terkait.
- Mampu menyusun roadmap implementasi tata kelola syariah yang efektif, berkelanjutan, dan mendukung penguatan daya saing BUS dan UUS di industri keuangan syariah
Course outline
1. Konsep Dasar Tata Kelola Syariah
- Pengertian tata kelola syariah
- Prinsip dasar governance syariah
- Perbedaan governance umum dan governance syariah
- Karakteristik tata kelola BUS dan UUS
- Tujuan penerapan tata kelola syariah
- Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness
- Hubungan governance dan kepatuhan syariah
- Peran governance dalam stabilitas bank syariah
2. Regulasi POJK No. 2 Tahun 2024
- Latar belakang penerbitan POJK
- Keterkaitan dengan UU P2SK
- Hubungan dengan POJK No. 17 Tahun 2023
- Ruang lingkup pengaturan
- Ketentuan umum tata kelola syariah
- Penguatan peran DPS
- Ketentuan pelaporan tata kelola syariah
- Ketentuan peralihan dan implementasi
- Sanksi dan konsekuensi ketidakpatuhan
3. Struktur Tata Kelola Syariah BUS dan UUS
- Organ tata kelola syariah
- Hubungan DPS dengan Direksi
- Hubungan DPS dengan Komisaris
- Peran komite pendukung
- Struktur fungsi kepatuhan syariah
- Struktur audit intern syariah
- Struktur manajemen risiko syariah
- Model koordinasi governance syariah
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Kedudukan DPS dalam BUS dan UUS
- Tugas dan tanggung jawab DPS
- Independensi DPS
- Kriteria dan kompetensi DPS
- Fit and proper test DPS
- Pengawasan produk dan aktivitas syariah
- Mekanisme pemberian opini syariah
- Hubungan DPS dengan DSN-MUI
- Evaluasi efektivitas DPS
5. Fungsi Kepatuhan Syariah
- Konsep kepatuhan syariah
- Struktur unit kepatuhan syariah
- Penyusunan kebijakan kepatuhan
- Monitoring kepatuhan prinsip syariah
- Pengendalian pelanggaran syariah
- Dokumentasi kepatuhan
- Pelaporan kepatuhan syariah
- Integrasi compliance dan governance
6. Manajemen Risiko Syariah
- Risiko kepatuhan syariah
- Risiko akad dan transaksi syariah
- Risiko reputasi syariah
- Identifikasi risiko syariah
- Pengukuran risiko syariah
- Mitigasi risiko syariah
- Risk control mechanism
- Integrasi risk management dan governance
7. Audit Intern Syariah
- Konsep audit syariah internal
- Ruang lingkup audit syariah
- Audit kepatuhan akad
- Audit produk dan transaksi
- Penyusunan audit plan syariah
- Teknik pemeriksaan syariah
- Pelaporan hasil audit
- Tindak lanjut temuan audit
- Koordinasi audit dan DPS
8. Kaji Ulang Ekstern Syariah
- Konsep external sharia review
- Tujuan kaji ulang ekstern
- Ruang lingkup kaji ulang
- Penunjukan pihak independen
- Metodologi kaji ulang syariah
- Evaluasi kepatuhan prinsip syariah
- Pelaporan hasil kaji ulang
- Tindak lanjut rekomendasi review
9. Pengawasan Produk dan Aktivitas Syariah
- Review produk syariah
- Validasi akad syariah
- Pengawasan implementasi fatwa DSN-MUI
- Pengendalian produk non-compliant
- Persetujuan produk baru
- Pengawasan aktivitas treasury syariah
- Pengawasan pembiayaan syariah
- Monitoring implementasi akad
10. Penanganan Ketidakpatuhan Syariah
- Definisi non-sharia compliance
- Identifikasi pelanggaran syariah
- Root cause analysis
- Mekanisme eskalasi pelanggaran
- Penyelesaian dan corrective action
- Pengelolaan dampak reputasi
- Pelaporan kepada regulator
- Recovery dan prevention strategy
11. Pelaporan Tata Kelola Syariah
- Struktur laporan tata kelola syariah
- Self assessment governance syariah
- Pelaporan implementasi DPS
- Pelaporan kepatuhan syariah
- Dokumentasi governance
- Transparansi kepada stakeholder
- Pelaporan kepada OJK
- Strategi peningkatan kualitas laporan
12. Integrasi Tata Kelola Umum dan Syariah
- Integrasi governance framework
- Sinkronisasi kebijakan internal
- Harmonisasi SOP bank
- Integrasi pengawasan internal
- Integrasi compliance dan risk management
- Penguatan three lines of defense
- Integrasi pengawasan grup usaha
- Alignment business strategy dan governance
13. Penguatan SDM dan Budaya Kepatuhan Syariah
- Kompetensi SDM syariah
- Sertifikasi dan pelatihan syariah
- Penguatan budaya kepatuhan
- Awareness governance syariah
- Strategi internalisasi nilai syariah
- Penguatan etika bisnis syariah
- Program pengembangan DPS dan auditor
- Change management governance
14. Implementasi Tata Kelola Syariah Berbasis Teknologi
- Digital governance syariah
- Pengawasan transaksi digital syariah
- IT governance pada BUS/UUS
- Pengamanan data dan cyber risk
- Monitoring digital compliance
- Pemanfaatan dashboard governance
- Audit sistem digital syariah
- Pengendalian risiko teknologi
15. Studi Kasus dan Best Practice Implementasi
- Studi kasus pelanggaran syariah
- Evaluasi governance BUS dan UUS
- Best practice tata kelola syariah
- Simulasi audit syariah
- Simulasi penanganan non-compliance
- Penyusunan action plan implementasi
- Benchmark governance internasional
- Strategi penguatan governance berkelanjutan
Participants
- Banking
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Law
- Audit Internal
- Finance
- Leadership Program
- Corporate Secretary & Humas
- Perencanaan & Pengembangan
- Human Resource Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
