Admin GPS

Aspek Hukum Kepailitan dan PKPU Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian secara khusus guna mendukung kegiatan para pelaku usaha di Indonesia adalah peraturan mengenai kepailitan. Di Indonesia sekarang ini banyak terjadi transaksi usaha yang merupakan dampak dari kegiatan investasi (local or foreign investment), sebagai indikator peningkatan pembangunan ekonomi yang terbentuk suatu entitas bisnis (badan usaha/perusahaan) baik perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Kepentingan hukum kepailitan tidak saja bagi perusahaan multinasional (dalam kerangka investasi asing ataupun joint venture company), perusahaan nasional pun juga berkepentingan dan membutuhkan kepastian dan proteksi dalam lingkup regulasi maupun kepastian penyelesaian sengketa sehingga hubungan bisnis/industri dapat berlangsung. Kepastian hukum & regulasi yang compliance dengan konsep tata kelola perusahaan yang modern (good corporate governance), merupakan kebutuhan guna meningkatnya produktivitas kerja, sosial ekonomi, secara khusus dalam hal ini terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama dan keadilan. Dalam implementasi regulasi serta penyelesaian sengketa mengingat modal kerja yang dimiliki Perusahaan umumnya berasal dari pinjaman dari berbagai sumber misal dari Bank, finance, obligasi maupun cara lain yang beresiko pada penyelesaian utang piutang dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk kepentingan dunia usaha diperlukan penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Indonesia memiliki ketentuan mengenai penyelesaian utang-piutang usaha ini dengan diundangkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-Undang tersebut mengatur di antaranya mengenai Syarat dan Akibat Putusan Pailit, dan PKPU sebagai sarana perdamaian sebelum dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut didasarkan pada asas-asas di antaranya Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi. Untuk itu dalam workshop ini akan diuraikan secara komprehensif mengenai aspek hukum Kepailitan dan PKPU berupa strategi, pengelolaan, mekanisme dan akibat hukum penyelesaian sengketa utang piutang, yang terintegrasi dalam suatu sistem antara kebutuhan ekonomi dan regulasi. 1. Dasar, Konsep Kepailitan & PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Konsepsi Kepailitan & PKPU Pengertian Utang Peran Kurator & Pengurus dalam Kepailitan Kreditor Status Kreditor Diperlukannya PKPU sebagai upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang Peran Hakim, Hakim Pengawas & Hakim Pengadilan Niaga 2. Kepailitan (Regulasi & Praktek Penyelesaian Utang) Syarat dan Putusan Pailit Siapa Debitor yang dapat dimohonkan Pailit Upaya atas Putusan Pailit Akibat Kepailitan (Kekayaan Debitor, Perikatan Debitor, Sitaan Umum) Pencocokan dan Verifikasi Utang Actio Pauliana Dalam Kepailitan Tanggung jawab Pengurusan Harta Pailit (Kurator, Balai Harta Peninggalan, Hakim Pengawas, Panitia Kreditor, Rapat Kreditor) PKPU dan Akibat Hukumnya PKPU Sementara dan PKPU Tetap Perdamaian dalam PKPU 3. Dampak Kepailitan & PKPU bagi Badan Usaha Dampak Kepailitan Bagi Kekayaan/ Asset Debitor Dampak Kepailitan terhadap hubungan Industrial Non-Litigation or Litigation settlement approach dalam kepailitan Aspek hukum Pidana (Kriminal) dalam kasus hubungan industrial Peninjauan Kembali atas Putusan Pailit Perdamaian Insolvensi Rehabilitasi Pemberesan Harta Pailit & Status Hukum Debitor Role Play (Simulasi Mediasi) dalam penyelesaian perkara kepailitan