Perkembangan teknologi finansial (fintech) dan digital banking telah merevolusi
cara lembaga keuangan beroperasi serta memberikan layanan kepada masyarakat.
Namun, inovasi yang cepat ini menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum, mulai
dari kepatuhan regulasi, perlindungan konsumen, keamanan data, hingga kolaborasi
antara bank dan fintech. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman
menyeluruh tentang kerangka hukum yang mengatur ekosistem digital banking dan
fintech di Indonesia, serta praktik terbaik dalam mengelola risiko hukum dan kepatuhan.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan
aspek hukum dalam strategi bisnis digital banking dan kemitraan fintech, memahami
dinamika regulasi OJK dan BI, serta menyiapkan mitigasi terhadap potensi pelanggaran
hukum di dunia keuangan digital. Dengan pendekatan studi kasus dan pembahasan
mendalam, peserta akan dibekali wawasan strategis yang relevan dengan kebutuhan
industri keuangan modern.
OBJECTIVE
- Memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur digital banking dan fintech di Indonesia.
- Mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum dalam kolaborasi antara bank dan fintech.
- Mengetahui mekanisme perizinan, pengawasan, dan compliance terhadap regulasi OJK, BI, dan otoritas terkait.
- Menguasai prinsip hukum perlindungan data pribadi dan keamanan siber dalam layanan keuangan digital.
- Memahami strategi hukum dalam pengembangan inovasi keuangan berbasis teknologi.
COURSE OUTLINE
- A. Pengantar Digital Banking dan Fintech• Definisi, karakteristik, dan evolusi digital banking serta fintech• Model bisnis dan inovasi dalam ekosistem keuangan digital• Hubungan dan perbedaan peran antara bank digital, neobank, dan fintech
- B. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Pemerintah• Dasar hukum: UU ITE, POJK, PBI, dan UU Perlindungan Data Pribadi• Peran regulator: OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo• Prinsip kehati-hatian dan tata kelola (governance) dalam sektor keuangan digital
- C. Aspek Hukum dalam Operasional Digital Banking• Perjanjian elektronik dan keabsahan kontrak digital• Mekanisme Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML)• Perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum lembaga penyedia layanan
- D. Kolaborasi Bank dan Fintech (Fintech Collaboration)• Model kemitraan: open banking, API collaboration, white labeling, dan cobranding• Aspek hukum dalam perjanjian kerja sama (MoU, NDA, dan kontrak kemitraan)• Pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan dalam integrasi sistem digital
- E. Perlindungan Data dan Keamanan Siber• Implementasi UU PDP dan prinsip legal dalam pengelolaan data pribadi nasabah• Aspek hukum keamanan siber dan insiden data breach• Kewajiban pelaporan, audit kepatuhan, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik
- F. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum• Prosedur penyelesaian sengketa digital banking & fintech: litigasi dan nonlitigasi• Peran LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)• Tanggung jawab hukum dan sanksi administratif dalam pelanggaran regulasi
- G. Studi Kasus dan Best Practices• Analisis kasus pelanggaran hukum fintech di Indonesia dan internasional• Praktik terbaik (best practice) kolaborasi hukum antara bank dan fintech• Simulasi penyusunan kebijakan kepatuhan dan kontrak digital
- H. Strategi dan Arah Pengembangan Hukum Fintech di Masa Depan• Tren regulasi ke depan: sandbox regulatory dan inovasi keuangan digital• Tantangan globalisasi hukum fintech dan peluang pengembangan ekosistem legal digital• Peran hukum sebagai enabler inovasi finansial berkelanjutan
