Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU-PPT) berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023 merupakan upaya strategis untuk
memperkuat kerangka pengendalian risiko kejahatan keuangan di sektor jasa keuangan
Indonesia. POJK ini mengatur secara komprehensif kewajiban lembaga jasa keuangan
dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas yang terkait dengan pencucian
uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
(PPSPM).
Dalam penerapannya, lembaga keuangan diwajibkan untuk mengadopsi
pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang mencakup identifikasi risiko
secara menyeluruh melalui Individual Risk Assessment (IRA), serta mitigasi risiko
melalui kebijakan dan prosedur internal yang jelas dan efektif. POJK ini juga memperkuat
ketentuan terkait Customer Due Diligence (CDD), verifikasi Beneficial Owner (BO),
penggunaan teknologi verifikasi seperti E-KYC, serta tata kelola yang lebih ketat atas
kerjasama dengan pihak ketiga.
Program ini menuntut komitmen penuh dari pimpinan lembaga dan seluruh
pegawai untuk memastikan pengawasan internal yang efektif, pelaporan yang akurat dan
tepat waktu kepada otoritas seperti OJK dan PPATK, serta pelaksanaan pelatihan dan
edukasi berkelanjutan bagi seluruh staf. Tujuan utamanya adalah menjaga integritas
sistem keuangan, mencegah risiko penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal, serta
memastikan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional yang berlaku. Dengan penerapan POJK No. 8 Tahun 2023, lembaga keuangan diharapkan dapat
mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara proaktif dan
sistematis, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem
keuangan
