Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU 19/2003) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direksi BUMN wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) serta rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk memperoleh pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selaku pengelola keuangan negara, pada tanggal 22 Januari 2013, Kementerian Keuangan telah menetapkan aturan pelaksanaan hal ini di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 (PMK 28/2013) tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. PMK ini menggantikan dua aturan terpisah sebelumnya, yaitu 196/KMK.01/1998 (untuk RKAP) dan 197/KMK.01/1998 (untuk RJP).
Menurut pasal 12 PMK 28/2013, salah satu bagian yang perlu dicantumkan di dalam RKAP adalah penerapan manajemen risiko. Aturan ini selaras dengan pasal 25 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 (PERMEN 01/2011) tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN yang menyatakan bahwa Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan dan wajib membangun serta melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu. Melalui pelatihan ini, maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran risiko (risk awareness) di seluruh elemen perusahaan, sehingga dapat menjadi budaya kerja yang nyata di lingkungan organisasi. Dan yang paling utama adalah, perusahaan dapat menyusun RKAP berdasarkan biaya penanganan risiko, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
