Pemerintah daerah tidak dapat secara langsung mengakses pasar untuk memperoleh pinjaman. Meskipun pemerintah pusat secara implisit menjamin pinjaman tersebut, terdapat pembatasan dan kontrol ketat untuk mencegah risiko kebangkrutan yang berpotensi membebani anggaran nasional. Sebagai contoh, di Kanada, terdapat peraturan yang tegas mengenai batas jumlah pinjaman, jenis instrumen, jangka waktu, tingkat bunga, dan penggunaan dana pinjaman. Beberapa pemerintah provinsi di Kanada juga mensyaratkan persetujuan legislatif sebelum melakukan pinjaman.
Di Kolombia, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari setidaknya 100 pegawai pemerintah, yang memerlukan waktu hingga satu tahun untuk disetujui. Berbeda dengan itu, pemerintah daerah di Hungaria memiliki kewenangan pinjaman yang lebih bebas, diatur dalam undang-undang, yang memicu kekhawatiran analis terkait potensi masalah finansial di masa mendatang.
Kerangka analisis untuk menilai kapasitas pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi beberapa pendekatan, yaitu market discipline, direct administrative control, cooperative control, dan rule-based control.
