Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam sektor perbankan, sesuai dengan regulasi OJK, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Peserta dipandu memahami jenis-jenis informasi yang wajib dipublikasikan, mekanisme permintaan informasi publik, batasan dan pengecualian informasi, hingga proses penyusunan dokumen publikasi seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan tata kelola. Pelatihan menekankan pentingnya transparansi sebagai fondasi kepercayaan publik dan integritas industri perbankan.
Selain memahami kerangka regulasi, peserta juga akan dibekali dengan kemampuan teknis dalam mengelola alur permintaan informasi, menetapkan pejabat pengelola informasi (PPID), mengelola arsip informasi, serta membangun sistem publikasi yang aman, responsif, dan sesuai ketentuan. Pembahasan juga mencakup manajemen risiko informasi, mitigasi kesalahan publikasi, serta strategi komunikasi publik yang efektif. Dengan pendekatan studi kasus, peserta akan mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi secara strategis tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan bank dan perlindungan data nasabah.
OBJECTIVE
- Memahami regulasi keterbukaan informasi publik terkait industri perbankan.
- Menguasai mekanisme pengelolaan informasi publik di lingkungan bank.
- Mampu membedakan informasi wajib publik dan informasi yang dikecualikan.
- Memahami proses kerja PPID dan alur layanan informasi publik.
- Meningkatkan keterampilan menyusun dan menilai dokumen publikasi bank.
- Meningkatkan kesadaran terkait risiko hukum, reputasi, dan operasional akibat kesalahan keterbukaan informasi.
- Mengoptimalkan penerapan prinsip GCG melalui transparansi dan akuntabilitas informasi.
- Meningkatkan kemampuan komunikasi publik serta tata kelola dokumentasi informasi.
COURSE OUTLINE
1. Pengantar Keterbukaan Informasi Publik dalam Perbankan
- Konsep transparansi dan akuntabilitas.
- Peran keterbukaan informasi dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.
- Keterkaitan keterbukaan informasi dengan GCG dan manajemen risiko.
2. Regulasi dan Landasan Hukum
a. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Definisi, ruang lingkup, dan kewajiban badan publik.
- Hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
b. Regulasi OJK
- Ketentuan keterbukaan informasi perbankan.
- Laporan berkala, insidentil, dan informasi wajib publikasi.
c. Kerahasiaan Bank
- Informasi yang dikecualikan menurut UU Perbankan.
- Prinsip perlindungan data nasabah.
3. Organisasi Pengelolaan Informasi – PPID
- Struktur PPID dalam institusi perbankan.
- Tugas, kewenangan, dan standar pelayanan informasi.
- SOP permintaan, penyediaan, dan penyelesaian sengketa informasi.
4. Klasifikasi Informasi Publik Perbankan
a. Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- Laporan keuangan, laporan GCG, profil risiko, laporan tahunan.
- Transparansi kepemilikan dan struktur organisasi.
b. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat
- Informasi layanan, produk, biaya, hak dan kewajiban nasabah.
c. Informasi yang Dikecualikan
- Data nasabah, strategi bisnis internal, dokumen yang sifatnya rahasia.
- Penentuan kategori pengecualian dan uji konsekuensi.
5. Mekanisme Layanan Informasi Publik
- Alur permohonan informasi: permintaan, pencatatan, verifikasi, penyerahan.
- Mekanisme keberatan dan sengketa informasi.
- Penyediaan informasi melalui berbagai kanal (website, email, tatap muka, laporan resmi).
6. Penyusunan Dokumen Publikasi Bank
- Standar isi dan format laporan perbankan.
- Penyajian data keuangan, GCG, CSR, dan profil risiko secara transparan.
- Teknik menulis informasi publik yang legal, akurat, dan tidak melanggar kerahasiaan.
7. Manajemen Risiko Keterbukaan Informasi
- Risiko hukum dan reputasi akibat kesalahan publikasi.
- Kontrol internal pada proses publikasi.
- Mitigasi kebocoran data dan tata kelola keamanan informasi.
8. Komunikasi Publik dan Strategi Transparansi
- Strategi menyampaikan informasi kepada publik secara efektif.
- Hubungan dengan media dan pemangku kepentingan eksternal.
- Pengelolaan krisis informasi dan respons cepat.
9. Audit, Monitoring, & Evaluasi Keterbukaan Informasi
- Indikator kinerja PPID.
- Audit kepatuhan terhadap regulasi KIP dan OJK.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem dokumentasi informasi.
10. Studi Kasus Implementasi Keterbukaan Informasi di Perbankan
- Analisis kasus kegagalan keterbukaan informasi dan sanksinya.
- Best practice bank nasional dan internasional dalam transparansi publik.
- Simulasi penanganan permintaan informasi publik yang kompleks.
