Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor keuangan. Fokus utamanya adalah pada kerangka regulasi yang berlaku, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan evaluasi efektivitas implementasi APU-PPT di lembaga keuangan. Peserta akan diajak memahami prinsip-prinsip dasar, kebijakan nasional dan global, serta kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan.
Melalui pendekatan studi kasus dan analisis kebijakan, peserta akan mampu mengidentifikasi celah kepatuhan, mengembangkan sistem pengendalian internal yang tangguh, serta melakukan asesmen risiko secara menyeluruh. Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami aspek administratif dari APU dan PPT, tetapi juga mampu mengintegrasikan program tersebut ke dalam strategi bisnis dan tata kelola lembaga keuangan secara berkelanjutan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dan prinsip dasar APU dan PPT dalam konteks keuangan nasional dan internasional.
- Menjelaskan peran dan kewenangan OJK dalam pengawasan pelaksanaan APU dan PPT.
- Mengidentifikasi regulasi yang relevan dan implikasinya terhadap kepatuhan lembaga keuangan.
- Menyusun kebijakan dan prosedur internal untuk mendukung efektivitas program APU dan PPT.
- Melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (risk-based approach).
- Meningkatkan kemampuan pelaporan transaksi mencurigakan (STR) secara tepat waktu dan akurat.
- Menganalisis studi kasus pelanggaran APU dan PPT untuk pembelajaran implementasi di lapangan.
COURSE OUTLINE
1. Pengantar APU dan PPT
- Definisi dan ruang lingkup APU dan PPT
- Ancaman global dan nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Dampak terhadap stabilitas sektor keuangan
2. Kerangka Hukum dan Regulasi
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Peraturan OJK terkait APU-PPT (misalnya POJK No. 12/POJK.01/2017 dan SEOJK terkait)
- Regulasi internasional: FATF Recommendations, Basel, UNODC
3. Risk-Based Approach dalam Penerapan APU PPT
- Identifikasi risiko nasabah dan produk
- Risk Scoring dan segmentasi risiko
- Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Simplified Due Diligence (SDD)
4. Peran OJK dalam Pengawasan APU dan PPT
- Fungsi pengawasan dan pembinaan oleh OJK
- Mekanisme pemeriksaan dan sanksi administratif
- Penilaian risiko berbasis sektor oleh OJK
5. Penerapan Risk-Based Approach (RBA)
- Identifikasi risiko (nasabah, produk, layanan, geografis)
- Penilaian risiko internal
- Penyusunan mitigasi risiko dan internal control
6. Kewajiban Lembaga Keuangan
- Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi
- Pencatatan dan pelaporan transaksi
- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR) dan Transaksi Tunai (CT)
7. Sistem Pengendalian Internal
- Penunjukan pejabat APU-PPT (AML-CFT Officer)
- Prosedur operasional standar (SOP) APU-PPT
- Audit internal dan pelatihan rutin karyawan
8. Audit Internal dan Pengawasan Regulator
- Peran audit internal dan fungsi kepatuhan
- Checklist audit APU PPT
- Temuan umum OJK dalam pemeriksaan APU PPT
9. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus pelanggaran APU-PPT di lembaga keuangan
- Evaluasi efektivitas penerapan SOP
- Simulasi penyusunan laporan STR dan penanganan investigasi awal
10. Evaluasi dan Monitoring Program APU dan PPT
- Parameter efektivitas program APU dan PPT
- Penggunaan teknologi dalam APU-PPT (RegTech, AI, Big Data)
- Pelaporan dan evaluasi berkala ke regulator
